BAB I
PENDAHULUAN
11.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia
merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, oleh sebab
itu banyak negara yang ingin menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia.
Sejak kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945,
Indonesia mulai membangun negaranya agar menjadi negara yang mandiri, demi
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur.
Setelah merdeka, pemerintahan Indonesia memiliki warisan utang luar negeri yang
diwariskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, walaupun utang tersebut tidak
pernah di bayar oleh pemerintahan Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia
memiliki utang yang baru. Utang pemerintah merupakan utang yang digunakan untuk
melancarkan pembangunan perekonomian Indonesia.
Pembangunan perekonomian suatu bangsa merupakan cara yang paling pertama
dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan seluruh rakyat suatu bangsa. Pembangunan
ekonomi suatu negara tidak hanya dapat dilakukan dengan bertekat dan semangat
yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi harus di dukung
juga oleh ketersediaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya modal yang produktif. Jadi, tanpa adanya daya dukung
yang kuat dari sumber daya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi
mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adapun kepemilikan
terhadap sumber daya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga atau
negara-negara sedang berkembang tidaklah sama. Ada negara yang memiliki
kelimpahan pada jenis sumber daya tertentu, ada pula yang kekurangan.
Indonesia merupakan termasuk salah satu
negara sedang berkembang. Pemerintah Indonesia berusaha dengan berbagai
cara untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan sumber daya
ekonomi yang dimiliki Indonesia. Tetapi akibat dari sumberdaya ekonomi yang
terbatas terutama sumberdaya modal maka pemerintah Indonesia mendatangkan
pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang
cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasional.
Pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain ini tidak bersifat cuma-cuma, tetapi
dengan berbagai konsekuensi baik yang bersifat komersil maupun politis.
Pada satu sisi, datangnya pinjaman dari luar negeri tersebut dapat digunakan
untuk mendukung program pembangunan ekonomi nasional pemerintah, sehingga
target pertumbuhan ekonomi nasional masyarakat meningkat. Tetapi pada sisi
lain, diterimanya pinjaman dari luar dapat menimbulkan berbagai masalah dalam
jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, dan akan menjadi beban yang
seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat
kesejahteraan rakyat.
Utang
pemerintah sudah berawal sejak masa jabatan presiden Soekarno, dan berlanjut ke
masa presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati
Soekarno Putri, serta hingga sampai dengan presiden sekarang Soesilo Bambang
Yudhoyono. Dalam artian bahwa sejak merdeka pemerintah Indonesia sudah memiliki
pinjaman dari negara-negara lain (utang) yang wajib dibayar dan setiap
pergantian kepala pemerintahan, pemerintahan baru tersebut sudah memiliki
kewajiban terhadap negara pemberi pinjaman. Didalam penulisan ini penulis ingin
melihat utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-2005, khususnya utang luar
negeri pemerintah Indonesia.
Oleh sebab itu, kami ingin mengangkat masalah mengenai ” Utang Pemerintah
Indonesia”.
1.1.2 Perumusan Masalah
Utang pemerintah Indonesia sangat perlu diketahui mengingat sejak lahir kita
semua sudah memiliki kewajiban utang kepada negara-negara pemberi pinjaman
karena kita merupakan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi
perumusan masalah adalah Bagaimanakah Utang Pemerintah Indonesia ?
1.1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : Untuk mengetahui utang pemerintah
Indonesia.
BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN
2.1. Landasan Teoritis
2.1.1. Pengertian Utang
Utang
merupakan satu kewajiban yang harus di bayar dikemudian hari yang timbul akibat
transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan di mana para pemberi pinjaman
menyerahkan sesuatu yang berharga pada suatu waktu terrentu dalam pertukaran
dengan suatu perjanjian para penerima pinjaman harus membayarnya dikemudian
hari, ( Lester V. Chandler, 1962 : 40 ).
2.1.2. Jenis Utang
Ada banyak jenis-jenis utang, dalam penulisan ini hanya empat yang kami sebut.
Menurut Lester V. Chandler ( 1962 : 43 ), utang terbagi dalam berbagai jenis
yaitu :
a. Utang berdasarkan sifat si pemberi pinjaman terbagi
atas ;
- utang perseorangan
- utang perusahaan
- utang pemerintah.
b. Utang berdasarkan sifat si penerima pinjaman terbagi
atas ;
- utang yang diberikan olah
perseorangan
- utang yang diberikan oleh perusahaan
- utang yang diberikan oleh
pemerintah.
c. Utang berdasarkan untuk tujuan apa utang itu
diciptakan ;
- utang konsumsi
- utang produksi.
d. Utang berdasarkan lamanya waktu peminjaman ;
- utang jangka panjang ( 1-5 tahun )
- utang jangka pendek ( kurang dari 1
tahun )
- utang yang dapat segera dibayar.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Utang Pemerintah Indonesia Dari Tahun 1990-2005
Indonesia merupakan negara sedang berkembang. Sebelum terjadi krisis
ekonomi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi
yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang
dicanangkan oleh pemerintahan saat itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan perekonomian nasional.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta
tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target
pertumbuhan ekonomi yang relatif tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal
sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing.
Modal asing ini merupakan pinjaman / utang pemerintah terhadap negara pemberi
pinjaman. Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft
loan dari negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga pinjaman lainnnya, baik
secara bilateral maupun multilateral.
Selanjutnya seiring dengan semakin
berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman yang bersyarat lunak semakin
terbatas diberikan, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu dan dalam
jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan
obligasi dari kreditur swasta internasional.
Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk
secara terus-menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, maka
pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan agar pembangunan perekonomian
Indonesia tetap berjalan dengan lancar demi kepentingan rakyat Indonesia agar
adil dan sejahtera yaitu dengan cara melakukan kebijakan pinjaman luar negeri.
Adapun utang pemerintah Indonesia dari
tahun 1990-2005 dapat dilihat dari pinjaman pemerintah sebagai berikut :
TABEL III-1
UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005
( Dalam Milyar Rupiah )
Tahun
|
Pinjaman Program
(realisasi)
|
Pinjaman Proyek
(realisasi)
|
Total Utang
|
1990
|
83,815
|
13,465
|
97,280
|
1991
|
99,751
|
13,855
|
133,606
|
1992
|
110,979
|
85,896
|
196,875
|
1993
|
107,525
|
105,814
|
213,339
|
1994
|
98,378
|
107,525
|
205,903
|
1995
|
90,088
|
98,378
|
188,466
|
1996
|
119,001
|
90,088
|
209,089
|
1997
|
143,856
|
119,001
|
262,857
|
1998
|
511,067
|
249,257
|
760,324
|
1999
|
249,257
|
26,181
|
275,438
|
2001
|
6,416
|
19,736
|
26,152
|
2002
|
9,346
|
19,964
|
29,310
|
2003
|
10,350
|
18,900
|
29,250
|
2004
|
3,140,80
|
18,604,8
|
21,745,6
|
2005
|
7,905
|
20,130,8
|
28,035,8
|
Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)
Dari
tabel III-1 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 1990 sampai dengan
tahun 1997 total utang pemerintah Indonesia masih stabil atau tidak terlalu
besar perbedaan antara jumlah utang pemerintah pada saat tahun tersebut.
Tetapi
pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia, utang pemerintah Indonesia
meningkat drastis menjadi Rp. 760.324 milyar, jadi pemerintah dengan segala
kebijakannya memutuskan untuk melakukan pinjaman luar negeri guna menyelamatkan
perekonomian nasional yang terancam kebangkrutan akibat dari semakin melemahnya
mata uang rupiah terhadap dollar. Adapun pinjaman pemerintah yang begitu banyak
pada tahun 1998 digunakan untuk menutup defisit anggaran yang besar akibat
terjadinya krisis ekonomi.
Setelah tahun1998, pinjaman pemerintah mulai menurun dari tahun 1999 sampai
dengan 2005 demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara pemberi
pinjaman.
3.2. Dampak Utang Pemerintah Terhadap Pembangunan Nasional
Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan
ekonomi pada banyak negara penerima pinjaman. Di samping beban ekonomi yang
harus di terima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis
politis yang harus diterima oleh negara penerima pinjaman akibat
ketergantungannya denag bantuan asing.
Sejak krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1980-an, negara-negara
berkembang seperti Indonesia semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri,
walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan
perekonomian di negara-negara tersebut. Peningkatan pendapatan per kapita atau
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara berkembang belum berarti
bahwa pada negara-negara tersebut dikategorikan kedalam negara yang maju, dalam
arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan
perdagangan luar negerinya sudah mantap. Tetapi pada kenyataannya,
besar-kecilnya jumlah utang pemerintah yang dimiliki oleh suatu negara yang
sedang berkembang lebih disebabkan karena adanya defisit current account,
kekurangan dana investasi, pembangunan perekonomian yang tidak dapat
ditutup dengan sumber-sumber dana didalam negeri, angka inflasi yang tinggi,
dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya.
Sehingga meskipun secara teknis, pemerintahan suatu negara telah sempurna dalam
upaya pengendalian utang luar negerinya, pencapaian tujuan pembangunan akan
sia-sia, kecuali jika negara tersebut secara finansial benar-benar kuat, yaitu
pendapatan nasionalnya mampu memikul beban langsung yang berupa pembayaran
cicilan pokok pinjaman luar negeri dan bunganya dalam bentuk uang kepada
pemberi pinjaman di luar negeri, karena utang luar negeri selalu disertai
dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali. Pembayaran cicilan
utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak
negara-negara penerima pinjaman.
TABEL PEMBAYARAN
UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005 ( Dalam Milyar Rupiah )
Tahun
|
Pembayaran Utang
|
1990
|
10,011
|
1991
|
10,837
|
1992
|
11,942
|
1993
|
12,302
|
1994
|
12,780
|
1995
|
13,225
|
1996
|
17,428
|
1997
|
35,297
|
1998
|
44,984
|
1999
|
39,335
|
2000
|
47,776
|
2001
|
57,270
|
2002
|
55,120
|
2003
|
51,170
|
2004
|
48,556
|
2005
|
52,111
|
2006
|
91,613
|
Sumber :
Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)
Pada tabel III-2 dapat dilihat bahwa pembayaran utang
pemerintah dari tahun 1990 sampai dengan 1996 masih stabil, akan tetapi pada
tahun 1997 sampai dengan 2005 pembayaran utang pemerintah terus meningkat
karena pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah yang
jatuh tempo akibat terdepresinya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar
Amerika, apalagi terjadinya krisis moneter di Indonesia pada awal tahun 1998. Sebenarnya
pemerintah Indonesia sudah merencanakan untuk membayar sebagian besar jumlah
utang luar negerinya lebih cepat dari waktu pembayaran yang sebenarnya. Tapi
tampaknya komitmen pemerintah tidak berlangsung lama karena terjadinya krisis
moneter di Asia Tenggara dan Timur pada pertengahan tahun 1997.
Pembayaran kembali utang luar negeri yang meningkat dalam
jumlah besar ini dilakukan pemerintah tidak hanya memakai dana dari penerimaan
dalam negeri saja, tetapi dengan segala pertimbangan pemerintah terpaksa juga
menggunakan bantuan dana dari IMF. Jadi, utang luar negeri yang lama dibayar
dengan utang luar negeri yang baru. Dengan kata lain, Indonesia telah
terjerumus dalam krisis utang luar negeri, yaitu puncaknya pada tahun 1998 pada
saat tejadinya krisis monetet di Indonesia.
Akibat dari adanya bantuan IMF dalam jumlah yang sangat besar tersebut,
menyebabkan pemerintah Indonesia harus menerima berbagai persyaratan dan resiko
dalam pinjaman IMF ini. Sehingga pemerintah sangat terikat oleh
IMF di dalam menjalankan bidang perekonomian.
Oleh sebab ini, pemerintah terus meningkatkan pembayaran utang luar negerinya
terutama kepada IMF, agar tidak terikat lagi dengan IMF, yang sangat merugikan
perekonomian Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan
sejahtera.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Perkembangan jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun cenderung mengalami
peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai berbagai tanggung jawab bagi
bangsa Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam jangka pendek, utang luar negeri dapat memberikan kontribusi dalam
pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan
per kapita masyarakat sebelum terjadinya krisis ekonomi.
Dalam jangka panjang utang luar negeri akan berdampak akan ketergantungan
terhadap utang tersebut yang akan menjadi beban bagi pemerintah karena utang
tersebut harus dibayar beserta bunganya dan belum lagi persyaratan yang
diberikan selama peminjaman yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.
4.2. Saran
Sebaiknya pemerintah Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap
pinjaman luar negeri.
DAFTAR PUSTAKA
Kusfiardi. Koalisi Anti Utang. Data DEPKEU.
Atmadja, Adwin Surya. (2000). “Utang Luar Negeri
Pemerintah Indonesia”. Jurnal Akuntansi
Dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Akuntansi Universitas Kristen Petra,
Vol.2. No.1.
Chandler,
Lester V. (1962). Ekonomi Tentang Uang Dan Bank, Jilid ke I, Alih Bahasa
: H. Hutagalung, Bhratara, Jakarta.
